Government System
Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.Pengelompokkan system pemerintahan:
- Presidential System of governmen merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:
a. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
b. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
c. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
d. eksekutif dipilih melalui pemilu.
- Parliamentary Government System merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:
a. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
b. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.
c. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
- Mixed System Administration dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Ethical Culture
Perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai tiga metode yaitu Menetapkan credo perusahaan Merupakan pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, yang diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Menetapkan program etika Suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika. Menetapkan kode etik perusahaan Setiap perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang kode etik tersebut diadaptasi dari kode etik industri tertentu.
Code of Corporate Conduct
Pemerintah yg memiliki legitimasi etis adalah pemerintah yg menyelaraskan dasar-dasar kekuasaannya dengan norma-norma moral yg berlaku dalam masyarakatpenyesuaian persoalan-persoalan kekuasaan secara etis, dalam arti berdasarkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Perilaku kekuasaan didasarkan pada landasan etika yang dihubungkan denagn ajaran atau ideologi. setiap perbuatan dilakukan secara umum & tidak hanya pada kepentingan tertentu (vested interest) setiap profesi termasuk aparatur pemerintahan menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yg mampu menciptakan disiplin tata kerja, & garis batas nilai yg dijadikan acuan dalam mengemban tugas-tugas sehari-hari. Kode etik tidak membebankan sanksi hukum atau paksaan fisik. kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa paksaan dari luar setiap orang akan patuh. dorongan untuk mematuhi kode etik bukan dari adanya sanksi, namun dari rasa kemanusiaan, harga diri, martabat, & nilai –nilai filosofis.
Evaluation of Corporate Code of Conduct
Menyajikan informasi yang lengkap dan adil dalam penilaian kekuatan dan kelemahan sehingga keputusan atau tindakan yang dilakukan dengan baik didirikan Harus mengungkapkan set lengkap temuan evaluasi bersama dengan informasi tentang keterbatasan dan ini dapat diakses untuk semua dipengaruhi oleh evaluasi dengan hak hukum disajikan untuk menerima hasil. Harus melindungi anonimitas dan kerahasiaan informan individu. Evaluator harus menghormati hak masyarakat untuk memberikan informasi secara rahasia, dan harus memastikan bahwa informasi sensitif tidak dapat ditelusuri ke sumbernya. Evaluator tidak diharapkan untuk mengevaluasi individu, dan harus menyeimbangkan evaluasi fungsi manajemen dengan prinsip umum. Evaluasi kadang-kadang menemukan bukti kesalahan. kasus tersebut harus dilaporkan diam-diam ke tubuh investigasi yang tepat. Evaluator harus berkonsultasi dengan badan pengawas lainnya yang relevan ketika ada keraguan tentang apakah dan bagaimana masalah harus dilaporkan. Sejalan dengan PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, evaluator harus peka dan isu-isu diskriminasi dan kesetaraan gender dan harus mencerminkan prosedur pemerintah yang sehat dan berhati-hati dalam menggunakan sumber daya evaluasi. Pernyataan ini harus dimasukkan dalam Kerangka Acuan untuk evaluasi masing-masing.